Indonesia Harus Waspadai Agentic AI dalam Hadapi Ancaman Siber di Tahun 2025

TERBARU.LINK – Tahun 2025 di perkirakan akan menjadi tahun yang sulit dalam bidang keamanan siber. Ancaman siber semakin kompleks dan canggih seiring dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dalam rilis berita yang di terimanya pada Rabu, 1 Januari 2025, pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan, “Agentic AI akan muncul sebagai peluang baru yang menarik bagi semua orang—dan juga vektor bahaya siber baru dengan potensi yang sangat besar.”

Menurut Pratama, serangan siber dapat di otomatisasi secara efektif dan menyeluruh dengan bantuan agentic AI, yang dapat beroperasi secara otonom dan adaptif. Penipuan berbasis AI merupakan bahaya lain yang harus di hindari selain agentic AI.

AI akan mempersulit identifikasi upaya rekayasa sosial dan meningkatkan penipuan seperti voice phishing (vishing) dan “pig butchering” (penipuan keuangan jangka panjang).

“Pencurian identitas, penipuan, dan gangguan protokol keamanan juga akan di mungkinkan oleh deepfake canggih yang di produksi oleh kecerdasan buatan dan suara sintetis,” lanjutnya.

Teknologi ini memudahkan peretas untuk menyamar sebagai orang lain guna melakukan penipuan yang sulit di tangkap.

Pemanfaatan AI juga akan membuat ransomware semakin canggih. Menurutnya, kemampuan ransomware akan di modifikasi oleh peretas untuk menyiapkan kriptografi pascakuantum untuk ketahanan di masa mendatang, sehingga lebih sulit untuk mendeteksi dan mengalahkan serangan semacam ini.

Serangan pada rantai pasokan juga merupakan risiko besar. Pratama memperkirakan bahwa peretas akan menargetkan ekosistem sumber terbuka, memanfaatkan ketergantungan kode untuk menyebabkan gangguan yang dapat memengaruhi bisnis dan infrastruktur bisnis dalam berbagai cara.

BACA JUGA : Hubungan Ruben Amorim dan Joshua Zirkzee di Ujung Tanduk?

Konflik dalam Geopolitik

Selain itu, pertikaian geopolitik akan semakin terasa di dunia maya. Hal ini karena kepentingan geopolitik akan terus di layani oleh upaya spionase dari aktor “Empat Besar” (Korea Utara, Tiongkok, Iran, dan Rusia) terkait misinformasi dan kejahatan dunia maya.

Ia memperkirakan akan terjadi peningkatan serangan siber yang menyasar pemerintah, korporasi, dan infrastruktur vital serta di motivasi oleh motivasi ideologis atau politik.

Pratama menegaskan bahwa Indonesia perlu bertindak strategis saat ini juga dalam menanggapi ancaman siber yang semakin canggih.

Ia menyatakan, “Pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) merupakan langkah penting.”

Di harapkan, badan ini akan mengawasi penerapan UU Perlindungan Data Pribadi dan meningkatkan keamanan informasi pribadi individu.

Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan UU BPDP juga harus segera di rampungkan oleh pemerintah. Dengan demikian, aturan tersebut dapat memberikan petunjuk yang jelas kepada semua pihak terkait tentang cara menangani dan menjaga keamanan informasi pribadi.

Pekerjaan Rumah Pemerintah 2025

Agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang kini menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) segera di sahkan menjadi undang-undang. Pemerintah juga harus mempercepat pembahasan RUU tersebut.

Sasaran utama lainnya adalah memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia melanjutkan, “BSSN harus memiliki sumber daya pendanaan, teknologi, dan manusia yang memadai untuk melaksanakan kewajibannya.” Selain membentuk Badan PDP dan memperkuat BSSN. Pemerintah juga harus menegakkan regulasi keamanan siber yang ketat di seluruh lembaga pemerintah. Juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.